kmsnorton, BEKASI - Direktur Navigasi, Capt. Budi Mantoro membuka Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (21/02) mengenai rencana penentuan jalur pelayaran yang masuk ke Pelabuhan Waren, Provinsi Papua, di Hotel Santika Mega City, Bekasi.
Menurutnya, peran penting Pelabuhan Komoditi dalam mengurangi perbedaan harga, memperbaiki infrastruktur, dan mengatur jalur pelayaran sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di pelabuhan.
BACA JUGA: Kemenhub lakukan docking dan uji operasional 3 pelabuhan di Teluk Palu
Menjatuhkan. Budi mengatakan untuk meningkatkan fungsi pelabuhan, Pemda Kabupaten Waropen berencana mengembangkan pelabuhan Waren menjadi pelabuhan regional yang memiliki jalur pelayaran Indonesia, seperti jalur pelayaran Pelni.
Berdasarkan kajian DLKR/DLKP tahun 2020, ukuran maksimal kapal yang masuk ke Pelabuhan Waren adalah kapal dengan kapasitas maksimal 3.000 DWT dengan panjang maksimal 92 m, beam maksimal 14,2 m, dan draft maksimal 5,7 m. , ukuran kapal penumpang Pelni yang singgah di pelabuhan terdekat (Serui) adalah KM. “Kapal Dobonsolo kapasitas 3500 DWT, panjang 146 m, lebar 24 m dan draft 5,8 m”, jelasnya.
BACA JUGA: Asuransi Jasindo berikan perlindungan peluncuran satelit Merah Putih 2
Oleh karena itu, perencanaan dan pengaturan alur pelayaran di Pelabuhan Dagang yang sesuai, aman, efisien dan ramah lingkungan sangat diperlukan.
Oleh karena itu, penentuan alur pelayaran yang masuk ke Pelabuhan Waren bukan hanya sekedar tugas teknis untuk menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselamatan navigasi.
BACA JUGA: Gabung Rumah BUMN SIG Rembang, Oktavirasa sukses pasarkan fashion ramah lingkungan
“Saluran pelayaran yang baik dan efisien akan memberikan manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi pelaut yang mengarungi perairan, namun juga bagi seluruh masyarakat yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Dengan pengelolaan saluran air yang baik, kita akan melihat peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, penurunan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya, jelasnya.
Menjatuhkan. Budi juga mengatakan, penataan alur pelayaran yang masuk ke Pelabuhan Waren hendaknya dilakukan dan ditetapkan segera melalui Keputusan Menteri Perhubungan agar diperoleh alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek demi kepentingan keselamatan dan kelancaran pelayaran. serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
“Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Kemaritiman, dimana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan koridor jalur air, sistem rute, tata cara lalu lintas dan tempat berlabuh kapal sesuai dengan kepentingannya,” ujarnya. .
FGD ini juga memberikan kesempatan bagi para ahli, pemangku kepentingan, dan pakar kelautan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mengenai rencana penentuan jalur pelayaran yang masuk ke pelabuhan Molawe sehingga pembahasan yang dilakukan pada hari ini akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan. mempengaruhi masa depan. di depan pelabuhan ini.
Kegiatan FGD penetapan jalur akses pelabuhan ini merupakan langkah mekanisme penyempurnaan rancangan keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan jalur akses kapal di Pelabuhan Waren, Provinsi Waropen, Provinsi Papua.
FGD kali ini menghadirkan pakar dari Kabupaten Navigasi Tipe A Kelas II Jayapura, Otoritas Pelabuhan, Pusdorsal dan Otoritas Navigasi. (chi/jpnn)






